PAPEDA Summit 2026 Hari Kedua: Kepemimpinan Masyarakat Adat Fondasi Utama Pembangunan Papua

SORONG, Cahayatimurnews.com — Memasuki hari kedua, PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Hotel Vega Prime, Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (3/9/2026), menegaskan satu pesan fundamental: kepemimpinan masyarakat adat adalah fondasi mutlak bagi pembangunan Tanah Papua yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Forum ini semakin mengukuhkan bahwa pembangunan di Papua tidak bisa dilepaskan dari masyarakat adat selaku pemilik wilayah, penjaga sumber daya alam, sekaligus aktor utama penggerak kehidupan sosial hingga politik.

Melalui Plenary Session 3 bertajuk “Kepemimpinan Masyarakat Adat”, para pembicara dari berbagai latar belakang menyuarakan pandangan yang seirama. Mereka sepakat bahwa selama ini masyarakat adat sering kali hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, padahal merekalah yang paling memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Diskusi ini menghadirkan Anggota DPR Papua Tengah Stella T.U. Misiro, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban, Tokoh Perempuan Adat sekaligus Kepala Distrik Merdey Yustina Ogoney, serta Wakil Rektor IV Universitas Papua (UNIPA) Yusuf Sawaki.

Dalam pemaparannya, Stella T.U. Misiro dan Yustina Ogoney menyoroti urgensi keterwakilan perempuan adat dan generasi muda dalam setiap proses pengambilan keputusan. Stella menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan responsif, seperti Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Papua Tengah. Ia menekankan bahwa perempuan adat bukan sekadar pelengkap, tetapi memiliki peran strategis dalam menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan komunitas. Senada dengan itu, Yustina Ogoney menekankan bahwa perempuan adat memiliki ikatan langsung dengan wilayah ulayat dan roda ekonomi komunitas, salah satunya lewat inisiatif pembangunan pondok-pondok usaha pinang warga yang telah terbukti memberdayakan ekonomi lokal secara nyata.

Di sektor lingkungan dan ekonomi, Elai Giban memaparkan tantangan perlindungan kawasan hutan dari dampak El Niño serta pentingnya kerja sama antardaerah untuk memperkuat ketahanan pangan komoditas lokal. Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim telah memberikan tekanan besar pada ekosistem di Tanah Papua, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif untuk melindungi hutan serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara provinsi-provinsi di Papua menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.

Sementara itu, dari perspektif akademik, Yusuf Sawaki mengingatkan pemerintah dan pihak swasta bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif. Pembangunan harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap struktur sosial dan kepemimpinan lokal, mulai dari tingkat marga hingga suku. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat adat berpotensi gagal karena tidak sesuai dengan realitas sosial dan budaya di lapangan. Yusuf juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas masyarakat adat agar mereka mampu berperan lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, forum PAPEDA Summit 2026 hari kedua ini menyimpulkan satu pesan kuat yang menggema di ruang sidang: masyarakat adat tidak boleh lagi sekadar ditempatkan sebagai penerima manfaat. Masa depan pembangunan Tanah Papua harus dirancang dan dibangun bersama masyarakat adat, bukan hanya sekadar untuk masyarakat adat. Kepemimpinan mereka bukanlah penghalang, melainkan jembatan menuju pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat dan lingkungan. Rekomendasi dari forum ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua.