APBD Papua Selatan Merosot Drastis, Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Terhambat
MERAUKE – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan memaksa Pemerintah Provinsi Papua Selatan menunda sejumlah program pembangunan, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, di sela-sela kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (10/8/2026).
“Banyak pembangunan yang tidak bisa kami laksanakan karena kemampuan anggaran yang tidak memadai,” ujar Ferdinandus.
Ia merinci, APBD Papua Selatan terus mengalami penyusutan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, APBD tercatat sekitar Rp1,7 triliun, lalu merosot menjadi Rp1,2 triliun pada 2025, dan diproyeksikan hanya mencapai Rp920 miliar pada tahun 2026.
Kondisi fiskal ini diperparah oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal, sehingga daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika dana transfer tersebut berkurang, ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan menjadi sangat terbatas.
Menghadapi tantangan ini, Ferdinandus menekankan pentingnya evaluasi dan efisiensi anggaran, khususnya terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menyoroti perlunya mekanisme yang lebih jelas mulai dari perencanaan hingga pengawasan agar dana Otsus tidak habis hanya untuk keperluan administrasi.
“Dana Otsus harus semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Jangan sampai sebagian besar anggaran hanya terserap pada kegiatan kelembagaan, sementara manfaat langsung bagi masyarakat terbatas,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Papua Selatan berharap adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten guna menyiasati keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan agar setiap anggaran yang keluar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
