Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Warga Terdampak El Nino dan Pekerja Terkena PHK
JAKARTA, cahayatimurnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan alokasi anggaran tambahan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino serta para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai mengikuti Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut disiapkan untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh fenomena cuaca ekstrem serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Meskipun demikian, pemerintah belum merinci besaran pasti anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan program stimulus penanganan El Nino maupun perlindungan tenaga kerja tersebut secara terperinci.
Bantuan ini diharapkan mampu berfungsi sebagai bantalan sosial yang efektif bagi masyarakat luas yang terdampak langsung, terutama para petani yang menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan serta masyarakat rentan lainnya.
Rencana penyaluran stimulus tersebut merupakan bagian dari instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dioptimalkan untuk menjaga stabilitas serta momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2026. Pemerintah sendiri memasang target optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini dapat berada pada kisaran 5,6 hingga 6 persen. Guna mencapai target pertumbuhan tersebut, Kementerian Keuangan juga merencanakan penyaluran berbagai bentuk insentif sektoral, termasuk pemberian insentif untuk kendaraan listrik berupa mobil dan motor listrik.
Selain insentif kendaraan ramah lingkungan, pemerintah berkomitmen untuk mempermudah akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi industri berorientasi ekspor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti sektor tekstil, furnitur, dan alas kaki. Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan berencana memanggil para pelaku industri dari sektor-sektor tersebut untuk merumuskan kemudahan akses pendanaan yang lebih optimal. Penguatan akses pembiayaan ini rencananya akan disalurkan melalui optimalisasi peran Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia yang dinilai memiliki ketersediaan dana besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal sebelumnya.
